You are here

PKS Tolak Pasal Penambangan Pasir Laut di Raperda Zonasi Wilayah

 

Bekasi, fpksjabar.com – Dalam raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  (RZWP3K) terdapat rencana membuka wilayah baru untuk penambangan pasir laut di Subang. Rencana tersebut tepatnya muncul di pasal 20 ayat 2. Hal tersebut membuat Ir. H. Imam Budi Hartono terkejut. Pada Senin (30/7/2018), di Bekasi, Jawa Barat, anggota Pansus II di DPRD Jawa Barat itu menyampaikan penolakannya terhadap rencana tersebut.

 

“Sangat penting menghapus pasal yang memuat rencana pembukaan wilayah baru untuk penambangan pasir laut di Subang. Kita tahu sudah begitu banyak kerusakan laut akibat penambangan pasir liar di Jawa Barat dan daerah lainnya di Indonesia. Kalau ini malah dilegalkan, bisa semakin rusak lingkungan kita, terutama lingkungan hidup bawah laut. Untuk itu, kita semangat untuk menghapus pasal ini,” tegas aleg dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

 

Selama bertahun-tahun, lanjut Imam, ketika kewenangan 0-4 mil masih milik Kabupaten Subang, tidak pernah ada izin yang dikeluarkan untuk penambangan pasir laut. Sekarang, ketika kewenangan 0-12 mil menjadi milik provinsi, penambangan seperti itu malah akan dilegalkan. Alasannya untuk mempermudah pengambilan pasir yang akan digunakan untuk pembangunan Kawasan Strategis Nasional (KSN) berupa Pelabuhan Laut Pantimban.

 

Menurut Imam, alasan tersebut sulit diterima akal sehat. Alasan tersebut terkesan tidak mempertimbangkan permasalahan akan yang timbul akibat penambangan pasir laut. Beberapa permasalahan yang dimaksudnya adalah terjadinya abrasi pantai, rusaknya lingkungan hidup bawah laut, penghasilan nelayan berkurang, dan semakin mengurangi potensi wisata di daerah Subang.

 

“Tentu harus ada kajian lingkungan hidup terlebih dahulu. Tapi, dari analisis awal saya, hal tersebut bisa mendatangkan masalah baru. Pertama, kerusakan lingkungan bawah laut yang akan menghilangkan terumbu karang dan biota laut lainnya. Kedua, terjadi abrasi yang merusak pantai. Ketiga, penghasilan nelayan akan berkurang karena ikan sudah tidak ada lagi. Keempat, pantai yang dimiliki Subang akan semakin pendek. Hal ini akan menyulitkan masyarakat mencari wisata pantai di Kabupaten Subang. Jadi, pasal tersebut akan merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Kita berkomitmen mencoretnya,” tegasnya. (DLS)

Similar Articles

Leave a Reply

Top