You are here

Kawal Raperda, IBH Ingin Masyarakat Diuntungkan

 

Bekasi, fpksjabar.com – Panitia khusus (Pansus) 2 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat sedang membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang Ketenagalistrikan dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Kedua raperda tersebut harus dikawal agar produk hukum yang dihasilkan dapat mendatangkan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Imam Budi Hartono, pada Kamis (19/7/2018), di Bekasi, Jawa Barat.

 

“Bulan ini saya sedang bekerja dalam perencanaan legislasi Pansus 2 di DPRD Jawa Barat. Ada dua raperda yang sedang dibahas, yaitu Raperda tentang Ketenagalistrikan dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Saya berharap kedua raperda ini nantinya menjadi produk hukum yang menguntungkan masyarakat,” ujar anggota Pansus 2 DPRD Jawa Barat itu.

 

Secara garis besar, lanjutnya, Raperda tentang Ketenagalistrikan membahas tentang pengusahaan tenaga listrik, seperti biothermal dan lain-lain. Sedangkan Raperda RZWP3K membahas tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di selatan dan utara Jawa Barat. Raperda ini mengatur pelestarian, penataan, dan pemanfaatan lingkungan.

 

 

IBH, begitu dia akrab disapa, membuka diri kepada masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan dua raperda tersebut. Segala pertanyaan dan saran juga dapat disampaikan melalui surat elektronik imam.b.hartono@gmail.com.

 

“Jika masyarakat, khususnya yang tinggal di Depok dan Bekasi, atau para pelaku usaha ingin mengetahui tentang raperda tersebut, bisa berdiskusi dengan saya. Opini-opini saya juga bisa dibaca di media massa. Kalau ada saran, bisa disampaikan ke fraksi PKS atau ke email saya imam.b.hartono@gmail.com,” tutupnya. (DLS)

Similar Articles

Leave a Reply

Top